Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi NTB bersama Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (LPSDM) menggelar Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan-perempuan nelayan, di tiga desa pesisir Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ketiga desa tersebut adalah Desa Pijot, Tanjung Luar, dan Ketapang Raya di Kecamatan Keruak, yang merupakan kawasan paling rawan terkena dampak banjir rob di wilayah tersebut.
Kepala Stasiun Klimatologi NTB, Nuga Putrantijo, M.Si., menekankan bahwa kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang bencana hidrometeorologi.
“Melalui sekolah lapang iklim, kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan antara cuaca dan iklim, serta potensi bahaya seperti banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir,” ujar Nuga di sela kegiatan SLI di Selong, Selasa (28/10).
Nuga menjelaskan, BMKG telah membekali masyarakat dengan kalender iklim yang memuat periode pasang naik dan pasang surut air laut untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meluruskan pemahaman bahwa rob berbeda dengan tsunami.
“Pasang naik dan pasang surut itu disebut rob, berbeda dengan tsunami yang disebabkan oleh gempa,” tegasnya.
Meski ketinggian rob di Lotim tidak ekstrem, Nuga mengingatkan untuk tetap waspada, terutama pada puncak bulan purnama di mana rob dapat berlangsung hingga seminggu. Ia juga menyoroti kearifan lokal masyarakat pesisir, seperti rumah panggung, yang sebenarnya merupakan mitigasi alami.
“Sayangnya, kearifan lokal itu mulai tergerus modernisasi. Padahal rumah panggung bisa dimodifikasi agar tetap sesuai dengan kondisi sekarang,” katanya.
Program SLI kali ini secara khusus menyasar kelompok ‘Sekolah Perempuan’ yang telah dibina LPSDM. Tujuannya, agar para ibu dan istri nelayan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan dan tidak panik saat banjir rob melanda, terlebih ketika suami mereka sedang melaut.
Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, menjelaskan bahwa ‘Sekolah Perempuan’ dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam merespons bencana.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan keterlibatan perempuan dalam respon bencana, yang lebih inklusif, dan juga bagaimana meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat aktif di dalam penanganan bencana,” jelas Ririn.
Dia menegaskan bahwa perempuan di daerah pesisir seringkali menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi, sementara para suami bekerja melaut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mereka menjadi sangat krusial.
“Penting bagi kami untuk menguatkan kapasitas mereka agar lebih responsif, inklusif, adaptif, serta memahami upaya-upaya mitigasinya,” ujarnya.
Pemilihan tiga desa tersebut didasarkan pada analisis kajian risiko bencana yang menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap banjir rob, serta adanya modal sosial kelembagaan ‘Sekolah Perempuan’ yang sebelumnya telah dibina di Desa Pijot dan Ketapang Raya. Ririn juga mengingatkan peristiwa banjir besar yang melanda Ketapang Raya pada 2017 sebagai bukti kerentanan kawasan ini.
Ke depan, melalui program ini, para perempuan di tiga desa pesisir tersebut diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang tangguh, mampu memimpin dan berkontribusi secara maksimal dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di komunitasnya masing-masing.
