Nelayan di Labuhan Haji tidak bisa melaut
Lombok Timur (Penegak.com)-
Nelayan di Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mengurangi jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kondisi ini membuat nelayan banyak tak bisa melaut.
Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara resmi meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan setelah pengurangan kuota yang ada dinilai cukup merugikan para pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut. Para nelayan mengaku sangat menjerit dengan kebijakan pemerintah ini.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Zainuddin, membenarkan bahwa pihaknya meminta percepatan penambahan kuota BBM untuk nelayan. Saat ini, jumlah nelayan Lotim mencapai 12.712 orang yang tersebar di seluruh kabupaten, dengan kebutuhan BBM untuk operasional melaut yang cukup besar .
“Jenis solar dibutuhkan sebanyak 250 kilo liter (kl) per bulan. Sedangkan pertalite sekitar 128 kl. Sementara saat ini, nelayan mengeluhkan tentang ketersediaan BBM,” jelas Zainuddin .
Kronologi Kelangkaan BBM
Kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan di Lotim terjadi akibat adanya pengurangan kuota untuk SPBN di Tanjung Luar Lotim. Kuota yang sebelumnya 250 kl per bulan kini dipangkas menjadi hanya 128 kl per bulan .
PT Selaparang Energi sebagai pengelola SPBN sudah menyurati Hiswana Migas dengan tembusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. DKP Lotim kemudian memberikan rekomendasi agar pemerintah dapat memberikan tambahan kuota kembali ke 250 kl ke SPBN yang ada di Tanjung Luar .
Menurut Zainuddin, kebutuhan BBM yang tersedia saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua pekan. Selebihnya, nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada bahan bakar .
“Dua minggu sudah habis karena dua minggu berikutnya kosong, sehingga kesannya SPBN ini mati,” terang Zainuddin .
Dampak pada Ketahanan Pangan
Kadis Kelautan dan Perikanan ini menekankan bahwa aktivitas melaut para nelayan di Lotim berpengaruh besar pada ketersediaan pangan hewani, khususnya dari ikan .
Kekhawatiran ini semakin mendesak mengingat pemerintah pusat sedang gencar melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kebutuhan ikannya cukup tinggi .
Permasalahan Nasional
Kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil bukan hanya terjadi di Lombok Timur. Survei terbaru terhadap 184 nelayan kecil di berbagai daerah di Indonesia mengungkap bahwa 66,3% responden mengaku tidak menerima BBM subsidi .
Sebaliknya, mereka harus membeli melalui jalur pengecer atau pihak penengah lain dengan harga lebih mahal. Hanya sekitar 25% responden yang bisa membeli di SPBU Khusus Nelayan atau SPBUN .
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi menyatakan bahwa kuota dan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Bahkan, kuota impor BBM nonsubsidi untuk SPBU swasta sudah naik 110% dari tahun sebelumnya .
Upaya Penertiban dan Bantuan Perizinan
Di sisi lain, Zainuddin juga mengimbau seluruh nelayan untuk segera melengkapi perizinan melaut. Sejauh ini, sebagian besar dari 12.712 nelayan di Lotim belum memiliki perizinan yang lengkap .
“Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim siap memfasilitasi seluruh nelayan untuk memperoleh izin dimaksud. Kita imbau izinnya ini dilengkapi, kalau kesulitan mengurus perizinan silakan datang ke kantor Dinas Perikanan,” tegas Zainuddin .
Pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang bisa membantu para nelayan membuat kelengkapan melaut, sehingga ke depan bisa mendapatkan rekomendasi untuk bisa mendapatkan BBM .
Saat ini, telah diterapkan aplikasi x-star dimana nelayan tidak boleh mewakilkan pembelian kepada orang lain. Berbeda dengan sebelumnya yang bisa membeli secara kolektif dengan dititip ke orang lain .
“Banyak sekali nelayan yang selama ini minta rekomendasi tapi izin kapal dengan yang meminta rekomendasi ini beda nama. Hal ini menjadi kendala. Dinas Kelautan dan Perikanan siap memberikan rekomendasi kepada nelayan sehingga urusan membeli BBM tidak terkendala,” pungkas Zainuddin .
Sementara itu, Ilham, salah satu nelayan di Ekas, membenarkan bahwa akibat kebijakan pengurangan kuota BBM ini, banyak nelayan yang tidak bisa melaut. Harga BBM baik solar maupun pertalite dinilai cukup mahar, sehingga hasil tangkapan ikan nelayan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM. (r)
