Penegak.com – Ada sedikit kisah dari Jakarta baru-baru ini. Kementerian Sosial RI memang lagi sibuk ngumpulin kepala daerah, termasuk Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, bersama Sekda-nya, M. Juaini Taofik. Pertemuan berlangsung Selasa (28/4) lalu.
Di depan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Bupati Haerul terus terang soal tiga masalah utama yang bikin pusing daerahnya.
Pertama soal program Sekolah Rakyat. Katanya, program yang sudah berjalan dua tahun itu sampai sekarang masih terkendala lahan dan ruang. Dia cerita, ada 100 anak SD yang masih numpang di BPVP Lenek. Lalu 125 siswa SMA juga masih belajar di bekas gedung Akper Sakra. Bayangkan, belum punya bangunan sendiri.
Bupati juga sempat menjelaskan kalau awalnya Pemda sudah siapkan 5 hektar lahan. Tapi kemudian info terbaru dari pusat, kebutuhan lahan jadi 7 hektar. Nah, dua hektar sisanya ini yang masih dipikirkan. Meski begitu, ia tetap bilang akan komitmen.
Kedua, soal BPJS Kesehatan. Kabar mengejutkannya, sekitar 130.000 warga Lombok Timur tiba-tiba dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal tahun ini Pemda sudah gelontorkan Rp90 miliar buat bayarin iuran warga, naik dari tahun sebelumnya Rp80 miliar.
“Nah kalau 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil pusat, kami kudu nambah lagi Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah naik, segitu tetap berat banget,” keluhnya.
Yang ketiga soal Bansos. Untungnya, ia pastikan bantuan sosial di daerahnya masih aman dan tersalurkan dengan baik.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul pun langsung kasih jawaban. Untuk Sekolah Rakyat, dia minta kepala daerah tetap fokus dan terus koordinasi, dari mulai jalan sampai pengawasan.
Nah, untuk BPJS, dijelaskan bahwa 70.000 dari 130.000 yang dinonaktifkan itu sebenernya sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dan kabar baiknya, meski ada yang dimatiin, 72.000 jiwa malah diaktifkan lagi karena dianggap layak.
“Penonaktifan ini untuk mendata ulang. Yang benar-benar layak dapat dari pusat, ya dari pusat. Yang tidak, silakan daerah yang ambil alih. Tapi data yang sudah ditanggung pusat jangan sampai masih dikasih jatah dari daerah,” tegas Mensos.
Pertemuan berakhir dengan harapan agar koordinasi pusat dan daerah makin lancar, terutama soal data dan lahan buat sekolah rakyat.
