Penegak.com – Lombok Timur, Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM mulai merealisasikan program bantuan penyambungan listrik baru bagi rumah tangga kurang mampu di Kabupaten Lombok Timur. Penyerahan simbolis program yang masuk dalam agenda prioritas nasional ini dilakukan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sari Yulianti, di Desa Lepak Timur, Kamis (26/2/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Sakra tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, serta pimpinan PT PLN Unit Induk Wilayah NTB. Dalam sambutannya, legislator asal NTB itu menyebut bahwa akses terhadap energi listrik merupakan langkah awal untuk meningkatkan produktivitas warga, mulai dari aktivitas belajar anak-anak hingga membuka peluang usaha mikro di rumah.
“Ini adalah wujud hadirnya negara untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Listrik bukan hanya soal terang, tapi juga tentang membuka pintu ekonomi keluarga,” ujar politisi yang baru dilantik sebagai pimpinan DPR RI itu.
Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri mendapatkan alokasi 12.300 sambungan rumah untuk program bantuan tahun ini. Sementara itu, General Manager PLN NTB, Sri Heny Purwanti, mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pemasangan di wilayahnya termasuk yang tercepat secara nasional. “Dari target tahun ini, 2.400 sambungan telah terealisasi. Kami berharap kuota untuk NTB bisa terus bertambah,” jelasnya.
Selain bantuan listrik, dalam kunjungan kerjanya kali ini Sari Yulianti juga menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Program kolaborasi dengan Kementerian Perkim tersebut akan menyasar perbaikan rumah tidak layak huni di tiga desa, yaitu Senyiur, Setanggor, dan Masbagik Selatan.
Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, mengapresiasi realisasi program yang dinilainya tepat sasaran. Ia menekankan bahwa keberhasilan program bansos sangat bergantung pada validitas data di lapangan. “Biaya pasang listrik yang mencapai jutaan rupiah ini bisa sangat memberatkan. Dengan program ini, beban itu hilang. Tapi kami minta data penerima terus diperbarui agar benar-benar dinikmati oleh yang berhak,” tegasnya.
Menutup rangkaian acara, Sari Yulianti berpesan kepada warga penerima manfaat untuk tidak ragu menyampaikan persoalan di lapangan. Ia memastikan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan BUMN akan terus berjalan demi kelancaran program-program kerakyatan. Warga setempat yang menerima bantuan tampak antusias dan berharap program serupa dapat menjangkau lebih banyak keluarga di masa mendatang.
