Penegak.com – Lombok Timur, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pusat pengembangan bawang putih nasional. Penetapan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026), sekaligus meluncurkan program kesiapan pengembangan bawang putih menuju swasembada.
Dalam kunjungannya, Mentan menilai pemerintah daerah bergerak cepat dalam merespons kebutuhan pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis bawang putih. NTB ditargetkan mampu mengelola puluhan ribu hektar lahan tanam guna menyuplai kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Pemerintah pusat menargetkan swasembada bawang putih dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Mentan menyebutkan bahwa secara nasional kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada relatif kecil dibandingkan dengan komoditas pangan lain, sehingga peluang untuk berhasil dinilai sangat besar.
Selain luas lahan, Mentan juga menyoroti produktivitas bawang putih di NTB yang tergolong tinggi dengan kualitas yang dinilai lebih unggul dibandingkan produk impor. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pemerintah memusatkan program pengembangan di wilayah ini.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian akan mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBN, termasuk penyediaan benih, pendampingan teknis, serta skema perlindungan harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha dan mencegah kerugian di tingkat petani.
Dalam kesempatan itu, Mentan juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian agar menjadi motor penggerak perubahan di sektor pertanian, termasuk dengan memberi contoh langsung melalui usaha tani mandiri. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir sebagai kunci percepatan pembangunan pertanian.
Pada kunjungan tersebut, Mentan meninjau langsung lahan tanam serta fasilitas pascapanen bawang putih, sekaligus berdialog dengan petani dan penyuluh pertanian untuk mendengar langsung berbagai persoalan di lapangan dan memberikan solusi.
