Penegak.com – Lombok Timur, Dugaan tindakan tidak menyenangkan yang menimpa seorang anak didik di tingkat sekolah dasar (SD) di wilayah Lombok Timur menuai perhatian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Muhamad Yusri, selaku Ketua DPRD Lombok Timur, menekankan pentingnya menjaga agar lingkungan pendidikan tetap menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi perkembangan anak. Ia mendesak adanya proses pendalaman perkara serta pendampingan bagi anak yang diduga menjadi korban, pada Jumat (6/2) lalu.
Yusri mengungkapkan keresahannya terhadap kabar yang beredar di tengah masyarakat, meskipun ia mengakui bahwa keterangan yang dihimpun masih simpang siur. Ada informasi yang menyebutkan bahwa anak tersebut mengalami cedera karena terjatuh, sementara sumber lain mengindikasikan adanya kontak fisik berupa pukulan yang dilakukan oleh kawan sebayanya.
“Tentu kita merasa prihatin apabila kejadian ini benar merupakan aksi perundungan. Namun, informasi yang kami terima saat ini belum utuh sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusri menyatakan bahwa penyelesaian persoalan ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Ia secara khusus menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk melakukan investigasi langsung guna mendapatkan gambaran yang sesungguhnya. Selain itu, ia juga meminta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk segera memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban beserta keluarga.
Menurut informasi yang dihimpun, Komisi II DPRD Lombok Timur telah menggelar diskusi internal untuk membahas kasus ini dan bersepakat untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Dalam waktu dekat, lembaga legislatif tersebut berencana memanggil pihak manajemen sekolah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimintai klarifikasi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada pembiaran dalam kasus ini. Peran guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, tetapi juga harus peka terhadap kondisi kejiwaan dan tumbuh kembang peserta didik,” tegas Yusri.
Senada dengan Yusri, Anggota Komisi II DPRD Lombok Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Perindo, Djamaluddin, menyampaikan rasa ibanya terhadap dugaan kekerasan yang dialami siswa SD tersebut. Ia berharap pihak sekolah dapat memberikan perlindungan dan penguatan mental kepada korban, serta menyelesaikan masalah dengan pelaku melalui pendekatan yang memulihkan atau restoratif justice.
“Tujuan kita bukan hanya memulihkan kondisi korban, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku agar ke depannya iklim di sekolah dapat kembali kondusif,” tuturnya.
Djamaluddin turut mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Lombok Timur yang telah menerbitkan surat edaran terkait pengaktifan guru piket sebagai upaya preventif. Ia menilai bahwa peningkatan sistem pengawasan, peran aktif institusi sekolah, dan keterlibatan orang tua merupakan faktor krusial dalam meminimalisir terjadinya perundungan. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari perundungan tidak hanya terbatas pada luka fisik, namun juga dapat mengganggu stabilitas emosional dan mental anak di masa depan.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD Lombok Timur berencana mengadakan pertemuan resmi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan ini dirancang untuk melakukan evaluasi komprehensif sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
