Penegak.com – Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar kegiatan pendampingan analisis situasi dalam rangka aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/1/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, tim pusat, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa dinamika naik-turunnya angka stunting merupakan hal yang wajar, terutama jika ditinjau dari perbedaan sumber data yang digunakan. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan sekadar angka, melainkan konsistensi dan validitas data.
“Turun itu artinya ada yang naik. Ini wajar karena data stunting kita bersumber dari beberapa instrumen. Data provinsi Desember 2025 mencatat 22 persen, sementara data IPTGM kita sekitar 19 sekian persen. Sedangkan data SSGI sebelumnya bahkan sempat di angka 33 persen,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, adanya perbedaan signifikan antar sumber data menimbulkan kerancuan dalam perencanaan program. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memilih langkah paling aman dengan menyusun dan memvalidasi data sendiri melalui analisis situasi lapangan.
Sebagai tahap awal, analisis dilakukan di dua kecamatan yang dijadikan sampel, dengan harapan hasilnya dapat diterapkan di kecamatan lain. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh data pembanding yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
“Secara statistik, kita juga harus rasional. Apakah mungkin angka stunting turun satu persen setiap bulan? Ini yang perlu kita uji secara ilmiah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan gizi di puskesmas, kader posyandu, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di bawah DP3KB. Namun, ia mengakui data dari berbagai unsur tersebut belum sepenuhnya terkonsolidasi.
“Padahal TPK jumlahnya hampir tiga ribu orang. Jika dimaksimalkan, mereka justru bisa menghasilkan data yang lebih real by name by address,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Haerul, berkomitmen memperbaiki sistem pendataan secara bertahap tanpa menunggu data sempurna. Upaya pencegahan dan penanganan stunting akan tetap berjalan paralel dengan pembenahan data.
Ia juga menyoroti pentingnya data yang akurat agar program intervensi benar-benar tepat sasaran, efisien dari sisi anggaran dan sumber daya, serta memberikan hasil yang maksimal.
“Kalau sasaran tidak jelas, perencanaan, efisiensi anggaran, sampai hasil program akan ikut terdampak. Karena itu, data real adalah kunci,” pungkasnya.
