Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat terus menjadi perhatian berbagai kalangan dalam upaya mendukung percepatan penanganan stunting. Baru-baru ini, sejumlah masukan dari elemen masyarakat sipil menyoroti pentingnya kualitas dan akuntabilitas program.
Menanggapi hal tersebut, Yumna Haris, salah satu mitra pelaksana BGN di Lombok Timur, menyatakan bahwa dialog konstruktif sangat diperlukan. “Setiap perhatian dari masyarakat, termasuk dari organisasi seperti PKBI, adalah energi positif. Ini menunjukkan kepedulian kita bersama terhadap gizi anak-anak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fondasi program ini dibangun di atas sistem pelaporan yang terstruktur. “Data yang menjadi dasar evaluasi, seperti jumlah Sentra Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat, merupakan data administratif resmi yang tercatat dalam sistem nasional. Ini adalah pijakan faktual, bukan sekadar klaim,” jelas Yumna.
Untuk memastikan kualitas penyelenggaraan, setiap unit pelaksana di tingkat lapangan dikelola dengan mekanisme pengawasan internal. Setiap SPPG, menurut penjelasan resmi, diawasi oleh tiga penanggung jawab inti yang masing-masing memegang peran strategis: Kepala SPPG, Akuntan, dan Tenaga Ahli Gizi.
“Struktur ini dirancang untuk menciptakan checks and balances. Mulai dari perencanaan menu, pengelolaan anggaran, hingga standar gizi, ada yang memantau. Jika terjadi penyimpangan, ada konsekuensi yang jelas,” papar seorang sumber terkait yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, masyarakat didorong untuk aktif berperan sebagai pengawas eksternal. Saluran pengaduan resmi telah disediakan, termasuk melalui platform laporan daring dan nomor kontak khusus. “Kami mengharapkan masukan yang disertai data spesifik, seperti foto, lokasi, dan waktu kejadian. Laporan yang terperinci mempermudah tim verifikasi untuk turun langsung dan menindaklanjuti,” tambahnya.
Mengenai variasi menu yang kerap menjadi sorotan, terutama pada masa libur sekolah, dijelaskan bahwa hal tersebut telah diantisipasi dalam pedoman operasional. “Terdapat protokol untuk situasi tertentu, termasuk pengiriman makanan dengan daya tahan lebih lama. Poin pentingnya adalah pemenuhan standar gizi tetap tidak boleh dikurangi,” jelas Yumna.
Ia mengakui bahwa program sebesar MBG pasti tidak luput dari tantangan di lapangan. “Tidak ada sistem yang sempurna sejak awal. Kunci keberhasilannya justru terletak pada kemauan kita untuk bersama-sama mengidentifikasi celah dan segera memperbaikinya,” ungkapnya.
Program MBG, diharapkan, dapat terus berevolusi menjadi program yang tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga kuat dalam mutu dan kepercayaan publik, demi menyongsong generasi NTB yang lebih sehat dan berdaya saing.
