Penegak.com – Lombok Timur – Pemerintah Daerah Lombok Timur menegaskan komitmen berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengelola laju kenaikan harga, setelah meraih apresiasi di tingkat regional. Hal ini menjadi agenda utama dalam pertemuan lintas sektor yang digelar untuk mengantisipasi dinamika harga pada periode akhir tahun 2025.
Kepala Daerah setempat menyoroti capaian positif tahun ini, yang dinilai berhasil mengelola tekanan harga dengan efektif. Menurutnya, lonjakan harga yang kerap terjadi pada momen hari raya, dapat dikendalikan melalui intervensi terkoordinasi. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah penyaluran bantuan bahan pokok senilai Rp40 miliar kepada ratusan ribu keluarga kurang mampu.
Kerja sama erat dengan otoritas moneter disebut sebagai faktor kunci kesuksesan. Kolaborasi ini telah mengantarkan daerah ini meraih penghargaan atas kinerja tim pengendalian inflasi, menempatkannya di antara wilayah berkinerja terbaik di kawasan Timur Indonesia.
Secara spesifik, komoditas seperti bawang merah dan cabai diidentifikasi sebagai pemicu fluktuasi harga. Untuk menguatkan ketahanan pangan skala mikro, seluruh aparatur sipil negara didorong perannya dan telah diinstruksikan untuk membentuk tim pemantau pekarangan guna mendukung budi daya kedua komoditas tersebut. Komitmen ini diperkuat dengan imbauan agar dinas terkait bekerja sama dengan petani andalan cabai lokal guna menjamin pasokan, terutama saat harga bergejolak.
Meski berhasil mencatatkan capaian, pemerintah daerah menyadari tantangan ke depan akan lebih kompleks, mengingat tingginya jumlah keluarga rentan di wilayahnya yang membutuhkan jaminan ketersediaan pangan. “Ketersediaan komoditas yang kerap memicu kenaikan harga harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah yang juga memimpin forum pengendalian inflasi menyebutkan bahwa fokus kebijakan mendatang adalah memastikan distribusi barang lancar, terutama melalui ruas jalan utama dan pelabuhan. Tiga langkah prioritas yang akan dijalankan antara lain pengawasan distribusi, pengamanan pasokan, serta pemantauan harga di pasar secara berkelanjutan meski pada hari libur perayaan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan otoritas moneter, pejabat bidang ekonomi provinsi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan perwakilan kecamatan terkait di lingkup pemerintah daerah.
