Terpilihnya H. Moh. Edwin Hadiwikaya, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Lombok Timur mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan politisi daerah. Kepada awak media, Edwin menyampaikan sejumlah agenda strategis, termasuk kesiapan partainya menghadapi perubahan signifikan sistem pemilu yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah pertama yang akan dijalankan Edwin adalah melaksanakan arahan DPP PAN untuk membentuk kepengurusan di tingkat DPD, DPC, dan Pengurus Ranting (DPRt), serta merekrut satu orang kader di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat basis partai hingga ke akar rumput.
Menanggapi potensi perubahan signifikan dalam tubuh kepengurusan DPD, Edwin mengakui kemungkinannya ada. “Kemungkinan pasti ada, apakah itu perubahan posisi atau pergantian pengurus. Namun, sebagai formatur tunggal, saya harus lebih banyak menyerap informasi dulu dari pengurus-pengurus sebelumnya dan Anggota Fraksi,” ujarnya.
Soal komposisi strategis di DPRD, seperti posisi Ketua Fraksi dan Wakil Ketua DPRD, Edwin menegaskan bahwa dalam dunia politik segala sesuatu mungkin terjadi. “Tentu dengan perhitungan dan pertimbangan yang baik dan akurat, agar Fraksi PAN di DPRD benar-benar optimal melaksanakan fungsi Budgeting dan Controlling,” tambahnya.
Sebagai seorang yang menjabat di posisi eksekutif (Wakil Bupati-red) sekaligus ketua partai, Edwin memastikan tidak akan terjadi conflict of interest ketika fraksinya harus mengawasi kebijakan pemerintah yang ia pimpin. “Insyaallah tidak,” tegas Edwin..
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan fraksi bertujuan untuk menjaga dan mengawal Visi-Misi “Lombok Timur SMART”, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Untuk Pemilu mendatang, DPD PAN Lotim menargetkan perolehan minimal 6 kursi di DPRD. Namun, Edwin bersikap realistis. “Masih terlalu jauh dari waktu pelaksanaan Pemilu, masih 5 tahun lagi,” katanya. Ia menyatakan bahwa target yang lebih presisi akan ditetapkan setelah revisi Undang-Undang Pemilu selesai dan aturan pelaksanaan Pemilu Serentak Daerah jelas. “Sehingga kami fokus dan fokus dulu untuk meraup suara sebanyak-banyaknya melalui kegiatan ‘BANTU RAKYAT’ dengan membangun infrastruktur dan jaringan yang solid dan kuat,” jelas Edwin.
Strategi jangka panjang PAN Lotim ini tidak terlepas dari perubahan besar pada peta politik nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional (memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD) dengan Pemilu Daerah (memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota, beserta anggota DPRD) mulai tahun 2029 .
Putusan tersebut mengakhiri sistem “Pemilu lima kotak” yang diterapkan sejak 2019. MK mempertimbangkan bahwa sistem lama membebani penyelenggara, membuat pemilih jenuh, serta menyebabkan isu-isu pembangunan daerah tenggelam oleh hiruk-pikuk isu nasional . Dengan skema baru, pemungutan suara untuk Pemilu Daerah akan dilaksanakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pejabat hasil Pemilu Nasional .
Perubahan fundamental ini mempengaruhi horizon perencanaan semua partai politik. Ketidakpastian sistem Pilkada ke depan juga diakui oleh Edwin. “Lah, bicara Pilkada, masih lebih-lebih jauh lagi. Sistem Pemilu Serentak Daerah saja kita belum tahu seperti apa? Apakah masih tetap dipilih langsung ataukah dipilih DPRD?” ujarnya, menggambarkan situasi menunggu yang juga dialami oleh seluruh aktor politik di tanah air.
Dengan demikian, terpilihnya Edwin Hadiwikaya menandai dimulainya fase konsolidasi dan penantian bagi PAN Lombok Timur, di tengah landscape perpolitikan nasional yang sedang menuju format baru.
