Lombok Timur (Penegak.com)-
Bonus demografi yang dialami Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menyisakan sejumlah masalah mendasar. Alih-alih menjadi mesin penggerak ekonomi, ledakan penduduk usia produktif justru terbentur pada minimnya ketersediaan lapangan kerja.
Fungsional Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB, Samsul Anam, menjelaskan bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada yang tidak produktif. Secara teori, ini adalah peluang emas untuk mendongkrak perekonomian.
“Secara teori, kondisi ini merupakan peluang emas untuk mendongkrak Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan pendapatan per kapita keluarga. Faktanya, kondisinya sangat ironis karena yang masuk dunia kerja sangat minim,” ujar Samsul di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Kamis (9/10).
Ia memberikan contoh nyata yang sering ditemui di lapangan. “Sebagai contoh, satu keluarga memiliki anak tiga orang, satu orang sudah lulus kuliah seharusnya bisa langsung dapat kerja dan bisa menghasilkan. Namun, sarjana ini tidak bisa cari kerja sampai sekarang,” tuturnya. Menurutnya, bonus demografi tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai.
Strategi Ganda dan Ancaman Tingkat Kelahiran
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Samsul menekankan perlunya strategi ganda. Di satu sisi, perluasan lowongan kerja mutlak diperlukan. Di sisi lain, program vokasi yang membekali keterampilan, khususnya bagi para ibu, perlu digalakkan agar dapat menghasilkan pendapatan mandiri.
Bonus demografi, sebut Samsul, adalah pekerjaan berat bagi pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, momentum ini tidak akan mampu meningkatkan PDRB. Meski window of opportunity masih terbuka hingga sekitar tahun 2035, tantangan besar mengintai dari tingginya angka kelahiran.
Samsul menegaskan pentingnya menekan laju kelahiran. “Kami sarankan, dua anak cukup. Pasalnya, lebih dari itu akan mempengaruhi jumlah bonus demografi,” jelasnya.
Persoalannya, Total Fertility Rate (TFR) atau angka rata-rata kelahiran anak di NTB masih tinggi, yakni 2,37, di atas rata-rata nasional. Angka ini sulit dikendalikan karena penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih sangat minim, baru mencapai 30 persen. Ditambah lagi dengan persoalan perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi.
Ribuan Sarjana dan Solusi Jangka Panjang
Samsul juga menyoroti lulusan perguruan tinggi yang berjumlah ribuan setiap tahunnya. “Ribuan orang setiap tahun wisuda, tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja,” katanya.
Oleh karena itu, perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk mencetak pencari kerja, tetapi juga lulusan yang siap menciptakan lapangan kerja baru. “Tekadkan dorong ekonomi kerakyatan agar bisa kuatkan fondasi ekonomi secara nasional,” pungkasnya.
Upaya kolektif dalam menciptakan lapangan kerja, membekali keterampilan, sekaligus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dinilai krusial untuk mengubah ironi bonus demografi ini menjadi berkah yang sesungguhnya bagi NTB.
Lombok Timur Percepat Sekolah Siaga Kependudukan
Menanggapi isu ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah proaktif. Kepala DP3AKB Lombok Timur, H. Ahmat, mengatakan pihaknya menargetkan seluruh sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK di wilayahnya dapat berstatus Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada awal 2026.
“Kita tindak lanjuti dari capaian kemarin. SMPN 1 Masbagik berhasil menjadi juara satu regional. Sekarang kita memanggil lagi sembilan sekolah untuk menjadi sekolah siaga kependudukan,” ujar H. Ahmat.
Program SSK merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Melalui program ini, para guru akan dilatih sebagai “guru siaga kependudukan” yang memberikan edukasi tentang isu kependudukan sejak dini.
“Sekolah siaga kependudukan ini bukan hanya berbicara tentang jumlah penduduk, tapi juga bagaimana mengedukasi anak-anak agar tidak putus sekolah, tidak menikah dini, dan memiliki kesadaran terhadap dinamika kependudukan di lingkungannya,” jelas H. Ahmat.
Hingga saat ini, dari sekitar 200 sekolah menengah di Lombok Timur, baru 10 sekolah yang telah berstatus SSK. Upaya ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan kepedulian generasi muda terhadap tantangan kependudukan di masa depan. (r)
