Lombok Timur (Penegak.com)-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) secara terbuka mengakui belum mampu menangani seluruh permasalahan sampah di wilayahnya. Keterbatasan armada pengangkut, personil, dan infrastruktur pengolahan sampah disebut sebagai kendala utama. Kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap terjadinya bencana banjir yang kerap melanda daerah tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, H. Supardi, menjelaskan bahwa meskipun bukan satu-satunya penyebab, sampah menjadi faktor kunci yang memperparah banjir. Sampah yang menyumbat saluran air seringkali tidak berasal dari lokasi kejadian, tetapi terbawa arus dari daerah hulu.
“Banyak upaya sudah dilakukan. Hanya saja belum mampu pemerintah menangani masalah sampah di semua daerah di Lotim. Penyebabnya adalah keterbatasan armada dan personil. Tidak ada juga tempat pengolah sampah,” jelas Supardi belum lama ini.
Ia memberikan contoh lokasi di depan Hospital Apitaik yang kerap mengalami banjir. Meski telah dilakukan normalisasi, sampah yang terbawa arus saat hujan deras kembali menyebabkan penyumbatan dan banjir berulang.
Infrastruktur Pengolahan Sampah di Desa Sangat Minim
Data DLH Lotim mengungkapkan betapa parahnya minimnya infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat desa. Dari total 254 desa dan kelurahan, hanya 35 desa yang memiliki bank sampah. Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) hanya terdapat di 14 desa, dan tidak semuanya aktif beroperasi.
Di tingkat kabupaten, Pemkab Lotim hanya mengandalkan satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Ijobalit dan dua unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan satu unit tambahan baru di Sembalun.
Armada Pengangkut Tidak Memadai
Persoalan lain adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. Hanya 45 desa yang memiliki armada dan dapat langsung membuang sampah ke TPA Ijobalit. Jumlah ini dinilai sangat tidak mencukupi untuk melayani wilayah Lotim yang luas.
Armada milik pemkab sendiri sangat terbatas. Saat ini, layanan pengangkutan sampah hanya mampu menjangkau 35 desa. Kerjasama dengan program Dapur MBG (Masak Bersama Grup) yang membutuhkan penanganan sampah dapur semakin menambah beban kerja yang sudah tinggi.
“Memang ada tambahan lima unit armada, tapi armadanya yang rusak ada empat unit sehingga belum maksimal,” tambah Supardi.
Sinergi dan Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci
Menghadapi berbagai keterbatasan ini, Supardi menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah. Diperlukan kesadaran penuh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air atau sungai.
Selain itu, penanganan saluran air juga membutuhkan sinergi antar dinas terkait. Supardi berharap ada kolaborasi dan penanganan serius dari berbagai pihak untuk bersama-sama mencegah terulangnya bencana banjir di masa depan.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Lotim terus mendorong setiap desa untuk mengelola sampah secara mandiri dengan menyediakan tempat pembuangan atau pengolahan sampah sendiri, mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah kabupaten. (r)
