Penegak.com – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia atau negara lain untuk menggunakan jalur resmi guna melindungi hak-hak mereka. Hal ini disampaikan menyusul pemulangan 3.585 pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia sepanjang Semester I 2025 karena masalah keimigrasian.
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya (Pensosbud) KJRI JB, Erry Kenanga, menekankan pentingnya bekerja secara legal melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) atau dinas tenaga kerja setempat. “Dengan masuk secara prosedural, hak-hak pekerja lebih terjamin, termasuk pelatihan keterampilan, bahasa, dan adaptasi budaya sebelum berangkat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).
Selain itu, PMI yang berangkat melalui jalur resmi juga mendapat perlindungan, termasuk asuransi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Erry menyatakan, angka 3.585 PMI yang dideportasi dalam enam bulan terakhir bukan jumlah kecil. Meski belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya, pihaknya mencatat target pemulangan 7.200 WNI/PMI dalam dua tahun (2025–2026) melalui kerja sama dengan Imigrasi Malaysia.
Sebanyak 1.129 dari total PMI yang dideportasi tahun ini telah dipulangkan lewat *Program M*, dengan rencana pemulangan 90 PMI tambahan melalui Dumai, Riau, pekan ini. Pemulangan dilakukan bertahap, baik secara mandiri maupun melalui program pemerintah.
KJRI JB juga berupaya mendata WNI di Malaysia, yang saat ini diperkirakan mencapai 130 ribu berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), permohonan paspor, dan dokumen lainnya. Namun, Erry meyakini masih banyak WNI yang belum terdata, termasuk yang masuk secara ilegal atau tidak melapor meski memiliki dokumen resmi.
“WNI yang bekerja atau tinggal di luar negeri wajib melapor ke perwakilan RI setempat untuk memudahkan pendataan dan perlindungan,” pungkasnya.
