Penegak.com – Selong, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Lombok Timur, M. Sopyan Hakim, tampak berkeringat dingin saat menghadapi tekanan dari aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hearing bersama Komisi III DPRD Lombok Timur (Lotim) pada Selasa (1/07/2025). Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi, ini membahas sejumlah isu panas seputar tata kelola PDAM, termasuk laba triwulan pertama yang hanya Rp5 juta, dugaan investasi bermasalah, hingga pelayanan yang dinilai buruk.
Koalisi Rakyat Lotim dan Forum Rakyat Bersatu mempertanyakan transparansi laporan keuangan PDAM, terutama terkait klaim laba Rp5 juta di tengah isu media yang menyebut PDAM seharusnya mendapat untung miliaran rupiah per bulan. Ketua Koalisi Rakyat Lotim, Sayadi, menegaskan, “Kami minta Plt Dirut jujur pada diri sendiri dan tidak frank (menipu) masyarakat Lotim.”
Aktivis Eko Rahardi dari Forum Rakyat Bersatu juga menyoroti kejanggalan dalam pengangkatan Sopyan sebagai Plt Dirut yang dinilai melanggar aturan. “Dari proses pengangkatan hingga laporan keuangan, ada yang tidak beres di tubuh PDAM,” tegasnya.
Amrul Jihadi selaku pimpinan hearing mengingatkan semua pihak untuk menghindari debat kusir dan lebih mengedepankan argumen berbasis data. “Hearing ini harus jadi ruang diskusi produktif, bukan saling serang,” ujarnya.
Menanggapi kritikan, Sopyan Hakim menyatakan terbuka terhadap masukan namun menyerahkan penjelasan rinci soal keuangan kepada tim terkait. “Penggunaan uang perusahaan selalu mengacu aturan. Kami tidak berani bermain-main,”tegasnya. Meski demikian, ia belum memberikan klarifikasi detail atas selisih laba yang disorot.
Hearing ini mengindikasikan ketidakpuasan publik terhadap tata kelola PDAM Lotim, dengan desakan agar DPRD dan pihak berwenang melakukan audit mendalam.
