Akhirnya Golkar menjatuhkan pilihannya pada Iqbal-Dinda pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Keputusan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya ada beberapa beken yang sempat mengklaim didukung antara lain Suhaili mantan Bupati Loteng dua periode yang juga kader golkar, kemudian Lalu Gita juga berharap di dukung Golkar dengan manuver-manuver politik yang dia lakukan. Pilihan pada Iqbal tentu bukan hal yang mengejutkan karena posisi Dinda mantan Bupati Bima dua periode adalah kader Golkar yang diwarisi dari Suaminya. Bacaan kedua adalah pilihan Golkar ke Iqbal, karena Iqbal merupakan representative dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) artinya bahwa Iqbal adalah Pilihan Prabowo yang merupakan Calon Terpilih dari Pilpres pada bulan februari 2024.
Karakter politik golkar adalah partai berkuasa artinya bahwa golkar harus mendukung penguasa atau bisa juga disebut partai anti oposisi karena sebisa mungkin berada pada lingkaran kekuasaan. Apakah ini sikap oportunis karena nyaman pada zona kekuasaan? tentu hal ini bisa diperdebatkan. Logika politik partai politik adalah kekuasaan, tujuan partai dibentuk adalah untuk berkuasa, maka sangat konyol kemudian keberadaan partai tidak untuk berkuasa. Lalu diskusi menarik lainnya adalah apakah partai yang mengambil sikap oposisi tidak berkuasa? Ini pun bisa diperdebatkan karena sejatinya kekuasaan itu adalah seni mempengaruhi, seni berkompetisi, dari pengertian tersebut oposisi juga berkuasa yaitu berkuasa untuk melakukan control/mempengaruhi pada partai yang sedang berkuasa, atas kuasanya kemudian dia bisa mengkonter kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Praktek politik semacam ini bisa kita lihat di Amerika antara partai Demokrat dan parta Republik. Dengan adanya dua posisi tadi akan berdampak pada dinamika politik akan tetap terjaga sehingga makna check and balance dapat terwujud. Perbedaannya adalah partai berkuasa menguasai sumber daya negara serta memiliki sumber pendanaan bagi partainya (kartel), sementara oposisi mengontrol kebijakan penggunaan sumber daya dan biasanya tidak memiliki akses pendaan partai mereka selain yang diperoleh melalui mekanisme biaya rutinitas.
Kembali soal peta politik pada Pilkada Gubernur NTB, dimana terdapat ada beberapa pasangan muncul dipermukaan yaitu pasangan Iqbal-Dinda, Zulkiflimasyah-Suhaili, Siti Rohmi Djalilah-Firin dan lalu Gita dan Sukiman Azmy. Iqbal-Dinda awalnya sempat diragukan apakah dia memiliki pendukung partai karena beberapa bakal calon sudah mengkalim namun Iqbal belum. Hadirnya Dinda menjadi bakal calonnya langsung menambah pede karena bagaimanapun DInda memiliki dua keunggulan yaitu calon dari pulau sumbawa dan juga kader partai Golkar dan juga memiliki basis masa yang terbilang solid karena dia bisa berkuasa di Bima selama dua periode. Kepedean Iqbal juga ditambah dengan dukungan penuh dari KIM (Koalisi Indonesia Maju) bahkan sempat terdengar sebagai pemegang titah paduka yang akan berkuasa dan bahkan pengawalan super ketat dari segala penjuru mata angin. Tentu kondisi ini cukup mengagetkan public NTB atas kehadiran sosok Diplomat muda dan berpenampilan rapi ini. Pasangan Iqbal-Dinda didukung oleh oleh partai besar seperti Golkar, Gerindra, PAN. Sosok Iqbal diprediksi mewakili kaum muda begitu juga dengan wakilnya Dinda.
Bakal Calon kedua adalah Zulkiflimasyah-Suhaili, dimana pasangan ini memiliki perjalan cukup dimana sebelumnya digadang-gadang Zulkiflimasyah-Rohmi jilid II sempat menyeruak balihonya sepajang jalan negara, propinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa dan dalam waktu yang terlalu lama tergantikan oleh Pasangan Zulkiflimasyah-Suhaili. Kemudin Suhaili sebelumnya digadang-gadang berpasangan dengan Sukiman Azmy yang dengan singkatan SUSU namun juga gagal. Pasangan ini dalam banyak suara yang berseliweran memilki kemstre sama. Zulkiflimasyah memiliki partai cukup solid dan kerja-kerja kepemiluan, sementara Suhaili memiliki basis massa Yatofa.
Rohmi-Firin dengan dukungan Perindo, PKB dan masa NWDI memiliki kekuatan massa yang sangat diperhitungkan di Lombok Timur, kemudian pasangan ini cukup berani karena satu-satunya srikandi yang mencalonkan diri menjadi Gubernur, namun di satu sisi juga ada persoalan khilafiah soal pemimpin perempuan dikalangan pengikut Mazhab Syafi’i. namun demikian hal ini coba di anulir dengan survei bahwa 60% lebih masyarakat NTB berterima dengan pemimpin perempuan.
Ketiga bakal Paslon Gubenur ini sangat sadar melakukan akomodasi pada dua pulau di NTB yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sementara ada salah satu Bakal calon yang cukup pede mengambil pada satu pulau yaitu pulau Lombok yaitu Lalu Gita-Sukiman Azmy. Mungkin saja pertimbangannya adalah 50% lebih penduduk NTB berasal dari pulau Lombok atau mencoba mempertegas NTB akan menjadi dua Propinsi yaitu propinsi pulau Lombok (PPL) dan propinsi Pulau Sumbawa (PPS), atau mungkin ada pertimbangan lain. Dari beberapa kasus kepemimpinan politik di NTB selalu kombinasi diantara kedua pulau. Pada pemilu tahun 2018 misalnya ada empat paslon yaitu Moh Suhaili FT – Muhammad Amin (Suhaili-Amin); Ahyar Abduh – Mori Hanafi (Ahyar-Mori); Zulkieflimansyah – Siti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi); serta Moch Ali Bin Dachlan – Lalu Gede Sakti AM (Ali-Sakti). Tiga diantaranya memiliki suara cukup signifikan sementara paslon yang berasal dua-duanya dari pulau Lombok tidak mendapatkan suara signifikan. Maka kesimpulan sementara startegi kombinasi masih sangat efektif untuk kasus NTB.
Siapapun yang menjadi calon atau yang dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik, yang pasti akan ada pemenangnya, tentu harapan masyarakat NTB adalah dengan berubahnya Treshold atau ambang batas pencalonan yang diputuskan oleh MK dari 20% anggota DPRD atau 25% suara sah menjadi empat varian yaitu 10%, 8-5%, 7,5%, dan 6,5%, memberi dampak signifikan terhadap kehidupan politik di daerah tentu dengan syarat partai politik tidak tersandra dengan politik oleh kepentingan partai mereka di pusat. Jika masih terpola seperti partai politik pusat menurut saya agak sulit membaca dinamika politik local, kerena dinamika politik pusat bisa berubah 180 derajat berbeda dengan dinamika politik daerah. Untuk menjelaskan fenomena ini adalah partai-parati gurem ditingakt pusat menjadi partai besar di daerah misalnya di pusat Gelora, PPP, PBB, PSI, tetapi di daerah mereka memiliki banyak kursi. Maka putusan MK sangat tepat menggambarkan kebhinekaan indonesia dalam politik di daerah.
