![\"\"](\"https:\/\/penegak.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG-20250926-WA0077.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Warga Sembalun Lawang dan Sembalun Timba Gading menolak aktivitas pengerukan bukit Pergasingan. Warga dibawah bukit Pergasingan ini khawatir terjadi kerusakan ekologi dan mengancam lahan pertanian.<\/p>\n
Protes ini muncul setelah aksi serupa terjadi di Desa Sembalun Bumbung sebelumnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Sembalun Lawang, Burhanuddin, S.H., menyatakan pihaknya telah mengambil langkah investigasi dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengecek keabsahan perizinan.<\/p>\n
\u201cKami investigasi apa dasarnya melaksanakan pengerukan ini. Kami koordinasi dengan pihak atasan, terutama di Dinas PUPR bidang RTRW, apakah pengerukan di bukit-bukit ini boleh atau tidak,\u201d tegas Burhanuddin, Rabu (20\/9).<\/p>\n
Burhanuddin menekankan dampak serius dari kegiatan tersebut, terutama mengingat kondisi tanah yang labil yang berisiko longsor saat musim hujan. \u201cIni jelas-jelas membahayakan masyarakat di bawah bukit, terutama yang memiliki lahan persawahan. Apalagi sekarang dampaknya sudah kelihatan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Penolakan warga semakin menguat setelah puluhan petani yang mewakili sekitar 20 pemilik lahan dengan total lahan terdampak diperkirakan 4 hektar, mendatangi kantor desa. Mereka mengeluhkan kerusakan pada sawah dan lahan pertanian mereka akibat aktivitas alat berat.<\/p>\n
\u201cKita diajak main kucing-kucingan oleh penanggung jawabnya. Pemdes dan Muspika Kecamatan Sembalun bersama masyarakat akan mengambil tindakan tegas,\u201d ancam Burhanuddin, menanggapi kelakuan pihak pelaku yang berjanji menghentikan sementara pengerukan tetapi justru melanjutkannya keesokan harinya.<\/p>\n
Burhanuddin memastikan pemerintah desa dan kecamatan akan mendampingi warga dan mengawal kasus ini hingga ke tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, termasuk meminta pertanggungjawaban ganti rugi untuk lahan yang rusak.<\/p>\n
Dampak Langsung dan Kritik dari Masyarakat<\/p>\n
Selain ancaman gagal panen, pengerukan bukit ini telah menimbulkan sejumlah dampak langsung seperti Kemacetan: Aktivitas alat berat menyebabkan jalan lingkar yang menghubungkan desa-desa di Sembalun sering macet. Kerusakan Lahan: Hasil galian ditumpahkan secara sembarangan dan menimbun area pertanian. Kekhawatiran Bencana: Warga khawatir pengerukan akan memicu banjir bandang, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2006 dan 2012.<\/p>\n
Ridu, seorang warga dan aktivis dari organisasi Sembapala dan SMPS, menyampaikan kritik tajam. Ia mendesak pemerintah kecamatan untuk menghentikan semua aktivitas pengerukan di Sembalun.<\/p>\n
\u201cDengan alasan apa pun, dan siapa pun itu, seharusnya memikirkan dampak dari pengerukan itu sendiri, jangan sampai kebablasan,\u201d tegas Ridu.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/penegak.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Screenshot_2025-09-27-10-25-42-637_com.whatsapp-edit.jpg\")
<\/p>\n
Ia juga menyoroti kearifan lokal nenek moyang dalam menjaga alam dengan menanam pohon di lereng bukit untuk mencegah erosi. Lebih jauh, Ridu menuding lambatnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Lahan (RDTL) khusus Sembalun sebagai akar masalah.<\/p>\n
\u201cRegulasi ini sudah 4 tahun lebih dibahas, tapi tidak kunjung selesai. Apakah kita harus menunggu kerusakan parah atau ada korban lagi baru bertindak?\u201d kritiknya. Ia mendesak Pemerintah Daerah segera menuntaskan RDTL Sembalun dan memasukkannya ke dalam RTRW Kabupaten untuk membatasi pembangunan yang merusak lingkungan.<\/p>\n
Pemerintah Desa dan warga Sembalun Lawang bertekad untuk terus memperjuangkan penghentian aktivitas pengerukan yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kearifan lokal yang telah dijaga turun-temurun. (p\/r)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"