Penegak.com- Lombok Timur \u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur masih menunggu kepastian peraturan pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) sebelum dapat memutuskan jadwal pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman, dalam diskusi terkait persiapan Pilkades.<\/p>\n
<\/p>\n
“Kita masih menunggu peraturan pelaksanaannya. Setelah itu baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya,” ujar Salmun.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, ketidakpastian ini membuat sejumlah kepala desa dan perwakilan berencana mendatangi Kementerian untuk memastikan jadwal Pilkades. Masyarakat pun terus bertanya-tanya kapan pemilihan akan dilaksanakan, terutama karena hal ini juga berkaitan dengan penganggaran di tingkat Pemda dan Pemdes.<\/p>\n
<\/p>\n
Salmun mengungkapkan bahwa Pilkades pada 2025 kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan. Sebelumnya, ada 14 desa yang seharusnya mengadakan Pilkades karena kepala desanya mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, karena terkendala regulasi, desa-desa tersebut kemungkinan akan digabungkan dengan Pilkades serentak pada 2026.<\/p>\n
<\/p>\n
“Kalau 2025 ini tampaknya tidak bisa dilaksanakan. Kemungkinan besar akan digabung dengan desa-desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir di 2026,” jelasnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Dia menambahkan, pada 2025 ada 88 kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang dua tahun. Jika ditambah dengan 14 desa yang tertunda, total desa yang akan menggelar Pilkades pada 2026 diperkirakan mencapai 102 desa.<\/p>\n
<\/p>\n
Salmun menyebut, anggaran untuk Pilkades 2025 sebesar Rp1,9 miliar sempat dianggarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), namun ditarik kembali karena ketiadaan regulasi pelaksana.<\/p>\n
<\/p>\n
“Kalau untuk 2026, tinggal dikalikan saja karena biaya penyelenggaraan Pilkades serentak dibebankan ke APBD sesuai aturan sebelumnya. Namun, kita masih menunggu apakah aturan baru masih mengikuti mekanisme yang sama atau ada perubahan,” pungkasnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Dengan belum adanya kepastian regulasi, Pemkab Lombok Timur masih berharap adanya kejelasan dari pemerintah pusat agar proses Pilkades dapat segera direncanakan dengan matang.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"